Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Susunan kode barang

Kode barang terdiri atas 10 digit: golongan (1 digit), bidang (2), kelompok (2), sub kelompok (2), dan sub-sub kelompok (3). Contoh: 3.10.01.02.002 Lap Top.

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab I huruf E angka 5

Sembilan golongan BMN

1. 1 Persediaan
2. 2 Tanah
3. 3 Peralatan dan Mesin
4. 4 Gedung dan Bangunan
5. 5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
6. 6 Aset Tetap Lainnya
7. 7 Konstruksi Dalam Pengerjaan
8. 8 Aset Tak Berwujud
9. 9 Aset Lain-Lain (Aset Konsesi Jasa)

Lampiran I PMK 29/PMK.06/2010; golongan 9 ditambahkan KMK 216/KM.6/2021

Aset tetap atau persediaan?

Aset tetap: aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dipakai untuk kegiatan operasional.

Persediaan (golongan 1): barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional yang habis dipakai, serta barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab II huruf E

Barang sama, tujuan berbeda

Barang yang sama bisa berbeda kodenya bila tujuan penggunaannya berbeda. Contoh dalam peraturan: pipet untuk laboratorium kimia dicatat 1.01.02.04.013, sedangkan pipet untuk laboratorium fisika 1.01.02.04.023.

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab II huruf A angka 4

Kode 999 "Lainnya"

Kode sub-sub kelompok 999 hanya dipakai untuk barang yang belum terakomodir dalam daftar. Bila kemudian terbit kode yang sesuai, satker wajib mereklasifikasi barang ke kode baru tersebut.

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab II huruf A angka 1

Kode registrasi dan NUP

Label barang memuat kode lokasi (18 digit: pengguna barang, eselon I, wilayah, kuasa pengguna barang, pembantu KPB, ditambah jenis kewenangan), tahun perolehan (4 digit), kode barang (10 digit), dan nomor urut pendaftaran (NUP, 6 digit mulai 000001 untuk setiap sub-sub kelompok).

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab I huruf E angka 4 dan 6

Aset tetap renovasi

Golongan 6.07 dipakai untuk renovasi atas aset milik satker lain. Akun ini hanya transisi dan paling lambat akhir tahun anggaran harus diserahterimakan kepada satker pemilik aset.

Lampiran II PMK 29/PMK.06/2010, Bab II huruf C

Belum ada kodenya?

Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kode baru kepada Pengguna Barang, ditembuskan ke Direktorat BMN DJKN. Usulan memuat kode lama, usulan kode baru, dan alasannya. Bila disetujui, kode ditetapkan Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 4 PMK 29/PMK.06/2010; Lampiran II Bab II huruf F

Kode lama PMK 97/2007

Ketik kode lama 10 digit di kotak pencarian. Bila tercantum dalam Lampiran II.1–II.3 PMK 29/PMK.06/2010, aplikasi menampilkan kode barunya (1.177 kode lama).

Lampiran II.1, II.2, II.3 PMK 29/PMK.06/2010